Sebuah cerita diskriminasi guru non-PNS

Apa jadinya jika guru-guru non-PNS di seluruh Indonesia semuanya mengundurkan diri? Sekolah dan madrasah di seluruh tanah air tentunya akan mengalami masalah yang serius. Karena memang selama ini merekalah yang telah memberikan kontribusi bagi eksistensi sekolah. Diakui atau tidak sekolah banyak berhutang budi pada guru pengabdian yang ada masih mengikhlaskan diri mengajar walaupun dengan bayaran yang seadanya.

Tolong hentikan adanya diskriminasi guru

Di Sekolah Negeri, posisi dari guru non-PNS sepertinya kurang mendapat perhatian. Guru pengabdian atau guru non-PNS sungguh luar biasa dan patut diacungi jempol karena mereka adalah guru serba bisa dan selalu siap mobile mengurusi sekolah di mana mereka mengajar. Saking luar biasanya mereka menjadi objek dari otoritas sekolah untuk sendiko dhawuh mengiyakan perintah atasan. Ketika guru PNS berhalangan dan tidak masuk mengajar, guru Wiyata bhakti menjadi tameng atau pengganti yang menggantikan guru PNS mengajar. Yang paling keterlaluan adalah fenomena ini justru intensitasnya tinggi, artinya mereka guru PNS memanfaatkan keberadaan guru pengabdian atau Wiyata bhakti menggantikan mereka mengajar, sedangkan mereka(guru PNS) sering izin tidak mengajar.

Di SD X (tidak disebutkan) contohnya yang menjadi Bendahara Bos adalah dari guru non PNS, sedangkan guru Negeri justru angkat tangan untuk mengelola BOS. Mengelola BOS, menjadi Bendahara BOS menghabiskan waktu, tenaga, pikiran yang melelahkan namun ironis memang guru PNSnya tidak bersedia menjadi bendahara padahal merekalah yang sudah bergaji layak, lantas mengapa guru pengabdian yang diajdikan tumbal, tidak masuk akal mereka hanya diberi insentif hanya 50 ribu perbulan. Ini tidak sebanding dengan tanggung jawabnya sebagai bendahara BOS.

Di sekolah negeri, terutama di lingkungan Dinas Pendidikan, Guru pengabdian tidak pernah ditunjuk menjadi Pembina Upacara. Pembina Upacara diamanatkan hanya untuk guru yang sudah PNS. Sebuah diskriminasi nyata dan adanya pembedaan yang memandang sebelah mata guru-guru non-PNS. Bagaimanapun mereka adalah guru yang sudah professional, bukankah mereka sudah menyandang gelar Sarjana pendidikan tetapi masih saja terpinggirkan hanya karena status non-PNS.

Tunjangan sertifikasi contohnya, di Sekolah Negeri, lebih memprioritaskan guru-guru PNS yang sudah bergaji. Adapun guru pengabdian terpinggirkan tidak bisa memperolah jatah sertifikasi. Aneh bin ajaib, guru PNS yang sudah bergaji malah didahulukan sedangkan guru non PNS tidak dihiraukan sama sekali. Tidak hanya tunjangan sertifikasi, dalam hal bantuan beasiswa melanjutkan S1 misalkan, lebih mengutamakan guru PNS daripada guru Wiyata bhakti, guru wiyata bhakti tiada mendapatkan bantuan beasiswa melanjutkan kuliah S1. Padahal jelas-jelas dari pusat bantuan beasiswa diperuntukan untuk guru-guru baik non PNS maupun yang PNS, lantas kenapa pada praktiknya hanya diperuntukan guru PNS yang notabene sudah bergaji. Guru non-PNS semakin menderita jika diibaratkan sudah jatuh tertimpa tangga plus tidak ada yang menolongnya.

Di lingkungan UPTD Kecamatan  misalnya, diskriminasi guru sangat terlihat jelas sekali. Pegawai-pegawai di UPTD kurang respect dengan para guru Pengabdian. Ini adalah fakta dari cerita para guru pengabdian di Kecamatan tulis khususnya. Selama ini mereka para guru non-PNS kurang mendapat pelayanan yang layak, pegawai-pegawai UPTD tidak friendly, namun ketika yang datang guru PNS cs, mereka sepertinya bersikap bersahabat welcome. Ini sungguh terlalu. 

Diskriminasi yang selanjutnya adalah, ketika guru PNS mutasi atau mengundurkan diri dari instansi atau unit kerja yang lama, ada semacam acara perpisahan dan ceremonial namun hal ini tiada terjadi pada guru yang berstatus non PNS, guru non PNS adalah guru yang datang dan pergi tanpa diperhatikan. Rasa hormat dan respect untuk Guru non PNS tidak ada. Mereka tiak dianggap. Di Lingkungan sekolah Negeri, keberadaan guru wiyata bhakti tidak diperhitungkan padahal dengan adanya merekalah sekolah bisa hidup, coba lihat saja tenaga-tenaga muda yang berpotensi, yang memiliki kemampuan akademik, kemampuan IT yang mumpuni, yang energik yang memberi kontribusi besar bagi sekolah meskipun dengan bayaran yang tidak layak. Ironis, mereka hanya dijadikan sapi perahan, habis manis sepah dibuang.